“LHP BPK itu cermin, bukan vonis. Kalau ada debu di cermin, tugas kita bersihkan bersama. DPRD Muaro Jambi siap jadi sapunya,” kata Aidi Hatta usai menerima laporan dari Kepala BPK Jambi Muhamad Toha Arafat.
Aidi Hatta menambahkan, warga tidak peduli opini WTP atau WDP. Yang mereka tanya, jalan mulus, puskesmas ada obat, sekolah tidak bocor. Karena itu kata Ketua DPRD, dewan berkomitmen kawal rekomendasi BPK.
"Kalau eksekutif berbenah, legislatif mengawal. Kalau sama-sama kuat, Muaro Jambi yang menang,” tegasnya. Aidi Hatta turut menegaskan, LKPD 2025 bukan sekedar tumpukan angka, melainkan laporan kepercayaan rakyat.
“Setiap rupiah di APBD itu keringat petani, pedagang, guru. Makanya DPRD tidak akan diam kalau ada yang melenceng. Rekomendasi BPK wajib jadi peta jalan, bukan pajangan di lemari,” tegasnya.
“Mari kita jadikan LHP 2025 sebagai cambuk, bukan beban. Eksekutif kerja, legislatif awasi, rakyat nikmati hasilnya. Itu baru namanya pemerintahan yang berpihak.” tutup politisi PAN itu. (****)

Social Header